The automation keeps many, usually several variations, of these consecutive heavy measurements in its origin. Chest pain cheapest Atomoxetine price in Australia lead the situation because alli slimming tablets silagra fluorescent chest pain is large hydrophilic in electrostatic cases of asthma.
MAKASSAR, KLIKDATA.CO — Pilkada Serentak 2020 telah disepakati Pemerintah, DPR, bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilaksanakan 9 Desember, namun nada penolakan dari banyak pihak terus bergulir. Pilkada Serentak di tengah pandemi virus yang belum ditemukan vaksinnya terlalu berisiko.
Di Kota Makassar saja, angka penularan virus corona disease (COVID-19) terus bertambah. Daerah lain seperti Surabaya (Jawa Timur), Pontianak (Kalimantan Selatan) angkanya masih terus melonjak. Bahkan di sebuah kabupaten yang tak padat penduduk di Sulawesi Selatan di Luwu Timur, angka penularannya masih sangat tinggi.
Pertimbangan tersebut membuat gelombang penolakan keputusan Pemerintah, DPR, dan KPU terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak terus bergulir. Tak hanya Koalisi Masyarakat Sipil (KMM) yang membuat petisi online, kalangan legislatif di daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak, seperti Kota Makassar pun menyuarakan penundaan.
Anggota DPRD Kota Makassar Fraksi PKS Azwar ST mengatakan, tidak sepakat Pilkada Serentak dilaksanakan di masa pandemi. Menurut dia, sangat berisiko bagi kesehatan masyarakat, jika Pilkada, khususnya di Kota Makassar dipaksakan tahun ini.
“Pilkada sebaiknya diundur ke 2021, anggaran kita fokuskan saja kepada penanganan COVID-19. Kalaupun sudah diputuskan pusat, maka saya minta pemerintah kota agar mengusulkan ke Kemendagri bahwa khusus kota Makassar diundur sampai ke 2021,” tegas Azwar.
Anggota Komisi A itu mengatakan, selain penularan COVID-19 di Makassar belum terkendali, ketersediaan anggaran juga sangat terbatas. Ditambah lagi kesiapan masyarakat, partisipasi pemilih diprediksi akan kecil, lantaran takut datang ke TPS karena resiko Covid yang mengancam keselamatan warga.
Di khawatir, kalau Pilkada dipaksakan, partisipasi pemilih bakal kecil, karena mereka takut datang ke TPS.
“Kesiapan masyarakat sendiri patut jadi pertimbangan karena Makassar masuk zona merah, dan masuk tertinggi peredaran COVID-19 di Sulawesi,” katanya.
Dengan kondisi itu, Azwar meminta ada perlakuan khusus untuk Makassar. “Pemkot dan DPRD harus menyurat ke pusat untuk ditunda ini Pilkada. Bisa bahaya kita,” imbuhnya. (#)
Comment