Takalar,Klikdata.co— Setelah melalui proses koordinasi yang panjang dan intens, akhirnya melalui Surat Perintah Bongkar (SPB) Nomor: 600/89/DPUTRPKP-TR/III/2024, tanggal 7 Maret 2024, maka pada hari ini Selasa, tanggal 26 Maret 2024 telah dilakukan secara resmi pembongkaran terhadap adanya pelanggaran pemanfaatan ruang.
Berupa kegiatan reklamasi/penimbunan perairan laut tanpa izin dan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang pada Kawasan Sempadan Pantai di Dusun Jonggo Batu, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, yang dilakukan oleh Kahar Sibali.
Hadir langsung dalam kegiatan pembongkaran pelanggaraan pemanfaatan ruang itu, yakni Sekda Takalar, H. Muhammad Hasbi, S.STP.M.AP.,M.Ikom yang juga Ketua Forum Penataan Ruang Takalar, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang serta Dirjen Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN RI, Korwas PPNS Bareskrim Polri dan Polda Sulsel, perwakilan Dinas SDA, CK dan Tata Ruang Provinsi Sulsel, Perwakilan Kantor ATR/BPN Sulsel dan Kepala Kantor ATR/BPN Takalar, Kejaksaan Negeri Takalar, Kapolres Takalar, Dandim 1426 Takalar, Kadis PUTRPKP Takalar dan jajarannya serta unsur Muspika Galesong Utara.
Seperti diinformasikan sebelumnya sejak tahun 2021, adanya laporan bahwa telah terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang dengan tindakan meliputi memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang, berupa reklamasi pantai dan penimbunan perairan laut, mengeruk pasir laut tanpa izin dan tidak sesuai rencana tata ruang sehingga mengubah bentang alam dan tertutupnya saluran drainase sebagai akses pembuangan air genangan pemukiman dan mengubah fungsi ruang dari kawasan perlindungan setempat (sempadan pantai) menjadi kawasan budidaya (terbangun).
Maka sejak adanya laporan tersebut diatas, telah ditetapkan pengenaan sanksi Pelanggaran Administratif agar segera menghentikan kegiatan pengerukan pasir dan melakukan pengembalian fungsi kawasan secara bertahap dan melakukan pembayaran denda atas pengerukan pasir yang telah dilakukan.
Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Risalah Rapat Nomor: 55/BA-700.33.PM.03.03/IX/2023, disepakati benar telah terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang, yang jenis pelanggarannya telah disampaikan dan dicantumkan secara tertulis dalam berita acara hasil rapat, dan ketentuan untuk melaksanakan sanksi/denda administrasi berupa ganti layak seperti yang tertuang dalam berita acara yang menjadi tanggungjawab Kahar Sibali.
Dasar kegiatan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang dilakukan adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 17 angka 32 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) diubah sebagai berikut : Dalam Pasal 69 ayat (1) setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) juncto undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dalam Pasal 69 ayat (1) setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).(***)
Comment