KLIKDATA.co— Proses lelang bangunan kantor Gubernur Sulsel masih menunggu hasil dari pusat.
Sebelumya, Pemprov Sulbar bersama PT Waskita Karya telah menyelesaikan desain bangunan tersebut dengan konsep etnik budaya di Sulbar.
Pihak PT Waskita Karya juga telah mempresentasikan desain struktur bangunan dan daya tahan bangunan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), dimana bangunan tersebut mampu bertahan selama 50 tahun.
Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat bersama terkait percepatan pengerjaan bangunan kantor gubernur yang rusak akibat gempar 6,2 magnitudo pada 15 Januari 2021.
“Kita telah melakukan rapat memastikan ini tidak boleh lagi terpending jauh kebelakang. Karena rapat kita bersama Kementrian PU waktu itu dijanjikan sudah ground breaking sekitar Juli dan sekarang sudah selesai Juli. Saya juga sampaikan akan selesai bangunan itu dalam waktu 13 bulan,” kata Idris saat diwawancara, Selasa (2/8/2022).
Idris menjelaskan, saat ini proses yang sedang berjalan adalah menentukan pemenang tender sebelum dimulai pengerjaan kantor tersebut.
“Sekarang sudah menentukan pemenang tender kita menunggu itu, untuk memberikan kebebasan karena ada masa sanggah satu minggu sebelum memulai pekerjaan kontrak,” ucapnya.
Pengerjaan tersebut menurutnya akan dilakukan secara bersama dengan bangunan DPRD Sulbar. Semuanya menggunakan pendanaan dari APBN.
“Nilainya itu Rp 250 miliar untuk dua bangunan itu,” ucapnya.
Sementara mengenai desain konsep bangunan yang telah dirancang, Idris mengaku bahwa itu tidak akan mengalami perubahan lantaran sudah menjadi salah satu dasar melakukan lelang.
Tidak akan berubah karena gambar menjadi prasyarat untuk tender,” ungkapnya.
Hal itu juga disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sulbar Muh Aksan. Menurutnya, saat ini seluruh proses telah selesai dilaksanakan hanya saja keputusan penetapan pemenang belum dilakukan oleh Kementerian PU.
“Tahun ini sudah bisa di mulai, sisa menunggu penetapan dari Kementrian karena nilainya di atas Rp 100 miliar setiap paket, seperti DPRD dan Kantor Gubernur, tetapi itu belum ditetapkan oleh Menteri, kita menunggu dari Kementrian,” ucapnya.
Ia mengatakan, untuk desain awal perencanaan itu sudah dilakukan oleh PT Waskita Karya, tapi pelaksana pekerjaan masih menunggu,” jelasnya.
Sementara Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi mengatakan, pihaknya hanya menunggu keputusan dari pusat lantaran prosesnya itu berjalan di pusat.
Dirinya hanya berharap pengerjaan bangunan gedung DPRD bisa segera dimulai. Apalagi kondisi kantor sementara yang di tempati DPRD sudah mulai lapuk.
“Kita tunggu saja, karena anggaranya dari pusat. Saya hanya berharap agar ini segera dikerjakan apalagi beberapa ruangan sudah mulai lapuk,” ucapnya.
Ia menjelaskan, sebagai daerah rawan bencana seperti gempa apalagi Mamuju dikatakan sebagai daerah yang memiliki sesar aktif, maka desain bangunan harus bangunan tahan gempa.
“Kita mendesain di Kabupaten Mamuju harus berinovasi agar bangunan tahan gempa,” tandasnya. (*)
Comment