MAKASSAR, KLIKDATA.co— Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Pusat memdesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar untuk menggelar debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Makassar sesi II di Kota Makassar bukan lagi di Jakarta.
Wakil Ketua Umum GNPK Pusat, Ramzah Thabramam menegaskan, sebaiknya KPU Makassar tidak lagi menggelar debat di Jakarta menyusul terjadinya insiden penikaman yang dialami salah seorang relawan calon wali kota.
“Debat sesi dua sebaiknya dilakukan di Makassar dan jangan lagi di Jakarta,” tegas Ramzah.
Menurut Ramzah, jika debat dilakukan di Makassar maka situasi keamanan bisa lebih fokus dilakukan oleh aparat Polrestabes Makassar dan Polda Sulsel. Ini, kata Ramzah, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya aksi penganiayaan seperti yang terjadi pada debat sesi satu di Jakarta.
Ramzah juga mempertanyakan alasan KPU Makassar yang dia nilai tetap ngotot menggelar debat sesi dua di Jakarta.
“Demi alasan keamanan, KPU Makassar bisa mengalihkan sesi debat dua calon walikota ke Makassar. Jika KPU Makassar tetap ngotot menggelar di Jakarta, kami jelas bertanya, Ada Apa. GNPK jelas akan melakukan penelusuran,” tegas Ramzah.
Seperti diketahui pada debat sesi pertama, Sabtu, 7 November lalu terjadi penikaman di depan kantor Kompas TV, tempat penyelenggaraan debat calon wali kota Makassar. Salah seorang relawan Appi-Rahman, Mus menjadi korban penikaman. Mus hingga saat ini masih menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Jakarta.
Rabu, 12 November kemarin, tim sukses Appi-Rahman menyurati KPU Makassar. Dengan pertimbangan keamanan, Appi-Rahman meminta agar debat sesi dua tidak lagi dilakukan di Jakarta tetapi cukup dilakukan di Makassar. Juru bicara Appi-Rahman, Andi Fadli Noor mengatakan debat di Makassar justru lebih terjamin karena ada pelibatan aparat kepolisian di Makassar.
Sebelumnya, Ketua DPC Demokrat Makassar, Adi Rasyid Ali juga meminta KPU mengkaji ulang rencana menggelar sesi dua debat publik calon walikota di Jakarta. Wakil Ketua DPRD Kota Makassar ini mengatakan semestinya KPU berkaca dari debat publik sesi pertama yang telah memakan korban. (*)
Comment