MAKASSAR, KLIKKAMI.ID – – Serikat Juru Parkir Makassar (SJPM) bersikeras menolak pemasangan alat parkir elektronik di Jalan Pengayoman dan Jalan Bolevard oleh PD Parkir Makassar.
Penolakan itu diaampaikan pihak SJPM dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi B DPRD Makassar di ruang Banggar DPRD Makassar, Jumat (6/3/2020).
Dalam rapat yang juga dihadiri pihak Direkai PD Parkir Makassar itu diwarnai perdebatan seputar penerapan 182 titik parkir elektronik di dua ruas jalan tersebut yang saat ini masih dalam proses uji coba.
Sekretaris SJPM, Petrus menegaskan tidak akan sepakat dengan hadirnya parkir elekrtonik di Kota Makassar. Menurutnya, uji coba pertama parkir elektornik banyak jukir yang jadi korban.
“Kami tidak akan setuju, walaupun mereka (PD Parkir) menjanjikan kesejahteraan, itu hanya iming-iming saja, kita sudah belajar dari tahun lalu,” kata Petrus pada Makassartoday.com di sela-sela rapat.
“Berangkat dari pengalaman buruk tahun 2019 Parkir elektornik di Jalan Somba Opu dan jalan Pasar Ikan. Pengalaman buruk lain ada jukir yang umurnya 40 tahun harus angkat kaki karena tidak mampuh melaksanakan/mengoperasikan alat teknologi itu,” sambungnya.
Sementara Mario David selaku pimpinan rapat menyampaikan beberapa tuntutan terhadap PD Parkir Makassar, dua dari lima tuntutan jukir telah direkomendasikan ke Inspektorat untuk di audit.
“Jadi, ada lima tuntutan jukir kepada kami, yakni menolak pemasangan parkir elektronik, menolak kenaikan storan, audit PD Parkir dan tindak lanjut kasus korupsi PD Parkir, serta meminta transparansi pendapatan PD Parkir,” ujar Mario.
Politisi Partai NasDem itu mengatakan untuk audit parkir dan transparansi pendapatan, pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi ke Infestorat untuk melakukan audit ke seluruh perusahaan daerah.
Sementara untuk penerapan parkir elektronik, kata Mario, memang harus diberlakukan. Dirinya beralasan, parkir elektronik akan meminimalisir kebocoran anggaran pada pada sektor pendapatan parkir.
Comment