KLIKDATA.co — Sejumlah Ketua Umum Kadin Daerah (Kadinda) kecewa terhadap Panitia Munas VIII Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia. Ini menyusul himbauan mereka agar Munas Kadin VIII ditunda tidak ditanggapi. Padahal permintaan para Kadinda itu sejalan dengan aturan Pemerintah, agar semua hal yang mungkin harus ditunda, akibat pandemi Covid-19 semakin ganas di seluruh wilayah Indonesia.
Diketahui, semula Munas Kadin VIII berlangsung 2-4 Juni di Nusa Dua Bali, namun karena alasan Covid-19 meningkat diundur dan dipindahkan ke Kendari, Sulawesi Tenggara, 30 Juni. Saat ini, kasus baru Covid-19 meningkat, makanya nomor Ketua Umum Kadin Daerah sudah melayangkan surat ke paniita cq Rosan Roslani, Ketua Umum Kadin, untuk munas ditunda.
“Panitia cq Ketum peka dan tanggap. Penyebaran covid semakin tinggi, dan mengkhawatirkan. Munas Kadin akan melibatkan peserta sekitar 500 orang, pasti telah terjadi. Sudah seyogyanya Munas Kadin ditunda. Kita harus mematuhi aturan pemerintah. Kesehatan paling utama,” kata Ketua Kadin Provinsi Jawa Timur, Adik Dwi Putranto.
Jawa Timur termasuk Kadin provinsi yang sudah melayangkan surat lamaran munas mundur. Kadin lainnya, Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa Barat, Riau, dan Papua Barat. Sementara yang lain menyampaikan secara lisan dan akan segera berkirim surat juga, seperti Kadin Sumatera Utara.
Menurut Ketua Kadin Papua, Immnauel Yenu, tertunda-tunda munas masuk akal.
“Ketika munas ditunda dan pindah dari Nusa Dua, Bali ke Kendari, kan karena covid. Sekarang ini semakin meningkat, jadi wajar, bila munas kembali ditunda. Kadin harus memberi contoh, dalam upaya mengendalikan penyebaran covid, seperti Menteri koordinator Kemaritiman dan Investasi Pak Luhut Panjaitan,” kata Immanuel.
Kadin Jawa Barat juga ikut kecewa, bahwa seruan para Kadin daerah agar munas dibatalkan diabaikan.
“Permintaan tertunda-tunda munas itu bukan kemauan saya pribadi, tapi hasil rapat pengurus Kadin Jawa Barat. Mengamuk sederhana, munas Kadin mungkin membuat, itu mungkin juga menjadi klaster baru covid,” kata Cucu Sutara, Ketua Kadin Jabar.
Ketua Kadin Gorontalo, Muhalim Djafar Lity, juga senada. “Munas yang sangat berbahaya dilangsungkan di Kendari, 30 Juni. Berbahaya untuk kesehatan para peserta, dan juga berbahaya bagi masyarakat Kendari. Covid varian baru yang berkembang sekarang ini mudah menyebar dan lebih ganas, taruhannya taruhannya,” kata Muhalim.
Sebelumnya Ketua Kadin Jawa Tengah, Kukrit Wicaksono, ikut mendukung agar munas ditunda. “Kalau saya tidak tepat. Tapi lebih kepada momennya tidak tepat saat menggelar munas, saat covid mengganas, seperti saat ini. Lebih baik tunda cari waktu yang pas. Kadin mesti menunjukan profesionalitasnya,” ujar Kukrit
Memang Kadin Indonesia harus berpikir ulang untuk menggelar munas di Kendari. Kasus Covid-19 di ibu kota Sultra itu meningkat hingga 4,703 kasus.”Iya posisi kemarin ada 55 kasus, padahal tiga minggu lalu sempat hanya 4 kasus. Meningkat drastis,” Ungkap Drg. Rahminingrum selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari, kemarin.
Ditempat terpisah Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan. dalam kurun waktu 1-4 minggu ke depan, Indonesia bisa kolaps jika pemerintah tidak segera menarik darurat. Indonesia bisa mencapai 20 ribu kasus per hari. “Kasis covid sekarang bahayanya luar biasa, sudah ada kasusnya tinggi ada varian baru. Menarik darurat bahkan lockdown, perlu dilakukan Pemerintah,” ujar Tri Yunis.
Ketua Umum Kadin Sumatera Utara, Ivan Batubara, juga sependapat munas Kadin harus ditunda. “Pengurus Kadin Sumut akan segera melakukan rapat, untuk menentukan sikap. Bila semua nanti memesan, maka kita secara resmi akan mengirim surat ke panitia untuk meminta munas ditunda,” pungkas Ivan.
Sedangkan Muhammad Afdal Komarudin, aktivis Mahasiswa Sultra Jakarta Raya berharap Munas Kadin bisa ditunda 3-4 bulan lagi, khawatir akan memicu mengganasnya wabah Covid-19.
“Dampaknya rakyat jadi korban. Tunda saja lebih baik. Kita sangat khawatir Munas Kadin ini memicu wabah Covid yang lebih ganas,” kata mahasiswa UIN Ciputat ini.
Sementara itu, Ketua Penyelenggara Munas VIII, Adisatrya Sulisto, mengaku menerima sejumlah surat dari Kadin Daerah. “Saya tidak tahu pasti jumlahnya, memang ada surat dari beberapa asosiasi dan Kadin daerah yang meminta munas ditunda. Dari rapat panitia dengan Pak Rosan, Rabu (16/6), memutuskan jalan terus, tanpa perkembangan,” papar Adi. (*)
Comment