MAMUJU, KLIKDATA.co — Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Prov. Sulbar Hj. Siti Suraida Suhardi yang didampingi Wakil Ketua DPRD Usman Suhuria dan Wakil Ketua DPRD Abdul Rahim, Gubernur Sulbar H. Ali Baal Masdar dan Wakil Gubernur Hj. Enny Anggraeny, serta para anggota DPRD baik yang hadir secara fisik dan beberapa hadir secara daring.
Dihadiri pula oleh hampir semua Kepala Perangkat Daerah Prov. Sulbar seperti Kepala Bappeda, para Asisten, Karo Ekbang, Kadis Ketahanan Pangan, Kasatpol PP, Kadis Kesehatan, Kadis Sosia, Kadis ESDM, Kadis Perhubungan, Dirut RSUD Sulbar, Kadis Kesbangpol, Karo Barang dan Jasa, Kepala BPSDM, BKD, Karo Umum dan beberapa OPD lainnya, serta Kabag. Persidangan, Kabag. Umum dan Keuangan dan Kabag. Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dari Sekretariat DPRD Sulbar.
Dalam Rapat ini Gubernur Sulbar dalam sambutannya atas persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Prov. Sulbar T.A 2020 tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020 bahwa salah satu agenda penting yang akan kita hadapi dalam waktu dekat yaitu proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah T.A 2021 dan Rancangan APBD Pokok T.A 2022.
“Pemprov juga menyiapkan bantuan sosial kepada masyarakat melalui TPID dan satgas pangan yang senantiasa menggelar operasi pasar rumah dan kerja sama antar daerah,” kata Idris dalam keterangan tertulis, Senin (3/10/2022).
Pemprov juga sependapat dengan harapan untuk mendorong kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi potensi daerah. Saat ini Pemprov masih sangat tergantung pada penerimaan dana transfer pusat. Di triwulan pertama 2022 rasio kemandirian daerah tercatat hanya sebesar 15,2 persen.
“Strategi yang dilakukan berupa pengawasan optimalisasi PAD berupa pajak dan retribusi daerah serta pemanfaatan aset daerah,” ucap Idris.
Upaya lain yang tak kalah pentingnya adalah menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, agar terhindar terjadinya kebocoran pendapatan dengan strategi proaktif. Selain itu mendorong kinerja BUMD agar lebih produktif. Juga Issu ketahanan pangan menjadi fokus kerja telah dijalankan Pemprov.
Setelah mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD 2023, Idris mengatakan hal tersebut merupakan langkah maju bagi Sulbar. Artinya, tahapan RAPBD 2023 sudah selangkah lebih maju, apalagi seluruh seluruh fraksi sudah menyetujui.
“Alhamdulillah semua fraksi sudah menyetujui rancangan ini untuk dibahas bersama,” ujar Idris.
Sementara itu Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi mengungkapkan setelah mendengarkan jawaban maka selanjutnya Pemprov bersama DPRD akan melakukan pembahasan bersama melalui rapat-rapat selanjutnya.
“Setelah mendengarkan jawaban maka dan seluruh fraksi juga menerima untuk dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya,Tuturnya.
Comment