MAKASSAR, KLIKDATA.co— Dinas Sosial (Dinsos) Makassar mengundang organisasi-organisasi kemahasiswaan guna mengikuti diskusi terbuka di kantor Dinsos Makassar, Jalan Arief Rahman Hakim, Selasa (14/7/2020).
Di kesempatan itu, Kepala Dinsos Makassar, Mukhtar Tahir mengatakan, transparansi anggaran menjadi prioritas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi).
“Kami melibatkan beberapa lembaga untuk melakukan audit terhadap hasil penyaluran sembako,” kata Mukhtar.
Dinsos Makassar melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kepolisian hingga kejaksaan.
“Sekarang baru masuk APIP, Inspektorat. Kami sudah masukan datanya dan audit hasilnya nanti disampaikan,” katanya.
Dimana, Mukhtar mengaku, pihaknya baru merealisasikan Rp29 miliar dari total anggaran Rp52 miliar yang disiapkan.
Anggaran tersebut digunakan untuk melakukan pengadaan 60 ribu paket sembako. Paket sembako tersebut diberikan kepada warga terdampak Covid-19.
“Penyaluran 60 ribu paket ini sudah selesai dilakukan,” tandas Mukhtar.
Menurutnya, pengadaan 60 ribu paket sembako berasal dari data RT/RW, kelurahan, tokoh masyarakat, Lembaga Pemberdaayan Masyarakat (LPM). Namun, warga yang diprioritaskan yang belum diakomodir dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
“DTKS ini dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH). Ini tidak diganggu lagi,” katanya.
Sementara itu, perwakilan dari Pemuda Makassar Menggugat, Ismail mengapresiasi undangan diskusi terbuka dari Kepala Dinsos Makassar, Mukhtar Tahir.
“Kami menerima undangan ini dengan baik,” katanya.
Menurutnya, aksi yang dilakukan sebelumnya yang menuntut transparansi anggaran bantuan sosial berdasarkan UU nomor 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik.
“Kami sudah mendapat jawaban riil dari pak kadis,” pungkas Ismail. (***)
Comment