NUNUKAN,KLIKDATA.co – Sebelum menjalankan tugas, prajurit Batalyon Infanteri (Yonif) 623 Bhakti Wira Utama (BWU) di perbatasan Indonesia-Malaysia, Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid SE MM memberikan gambaran dan memperkenalkan kondisi wilayah Kabupaten Nunukan.
Dalam kesempatan itu Bupati menjelaskan, sebagai salah satu daerah yang perbatasan, Kabupaten Nunukan yang terdiri atas 21 kecamatan, beberapa wilayahnya berbatasan langsung dengan negara Malaysia, baik dengan negara bagian Serawak maupun negara bagian Sabah.
Tapal batas yang ada juga meliputi batas darat dan laut serta kawasan perairan lainnya. “Oleh karena itu, adanya tapal batas inilah maka kita senantiasa dihadapkan dengan berbagai dinamika kehidupan,” kata Laura, Senin (11/5/2020).
SAMBUTAN: Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid SE MM saat menyampaikan sambutan dan motivasi kepada prajurit Yonif 623 BWU sebelum bertugas. (FOTO DARMAWAN/BENUANTA)
Dengan dasar itu, maka penanganan masalah perbatasan, khususnya yang berkenaan dengan pengamanan wilayah teritorial, tentunya membutuhkan perhatian yang serius. Saat ini pemerintah pusat hingga ke daerah terus berupaya untuk melakukan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita semua tidak boleh lengah karena faktor keamanan dan kedaulatan negara tetap harus dipertahankan. Oleh karena itu, penguatan personel pengamanan perbatasan adalah sebuah langkah strategis dalam menjaga kedaulatan negara kita,” ujarnya.
Dengan hadirnya prajurit Yonif 623 Bhakti Wira Utama (BWU) yang akan menggantikan Yonif Raider 600 Modang telah usai tugas di Kabupaten Nunukan, sebagai Satgas Pengaman Perbatasan (Pamtas) Republik Indonesia – Malaysia di Kabupaten Nunukan, merupakan upaya penyegaran bagi personel pengamanan perbatasan. Ini agar tetap solid, teguh dan siap, serta waspada terhadap adanya ancaman tantangan dan gangguan kedaulatan NKRI di perbatasan.
Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid SE MM mengecek pasukan.
Bupati Laura juga menyampaikan beberapa permasalahan dalam pengamanan perbatasan. Di antaranya pengamanan tata batas atau patok batas antar negara rawan terhadap upaya penggeseran yang mengancam kedaulatan wilayah NKRI. Kemudian pengamanan lalu lintas keluar masuk orang, terutama tenaga kerja ilegal, termasuk kemungkinan adanya jaringan terorisme.
Tidak hanya itu, pengamanan lalu lintas keluar masuk barang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama masalah narkoba. Pengamanan masalah illegal logging, illegal fishing dan sumber daya alam lainnya. Lalu tantangan kondisi geografis yang menghambat pembukaan akses ke wilayah terpencil, terutama di Kecamatan Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan, Lumbis Hulu, serta 5 kecamatan di dataran tinggi Krayan.
Selain permasalahan itu, Bupati Laura juga mengatakan, saat ini pemerintah daerah bersama Polri-TNI serta relawan yang tergabung dalam tim gugus percepatan Penanganan Covid-19, sedang bekerja keras untuk menangani persebaran Covid-19 serta dampaknya. Tentu hal itu menjadi perhatian tersendiri.
“Saya berharap Yonif 623 BWU juga dapat mengambil peranan seperti yang dilakukan oleh Yonif Raider 600 Modang saat bertugas. Terlebih personel yang ditugaskan di perbatasan dengan akses terpencil, sehingga dapat bersinergi dengan anggota gugus tugas yang berada di daerah penugasan,” jelasnya.
Bupati Laura juga mengajak Yonif 623 BWU yang saat in bertugas di Kabupaten Nunukan untuk saling bahu-membahu menyatukan gerak dan langkah dalam penanganan permasalahan wilayah perbatasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sehingga terjalin harmoni yang lebih baik di antara semua komponen yang ada di Kabupaten Nunukan, dalam rangka memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan. (*)
Comment