MAKASSAR, KLIKDATA.CO – Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Nunung Dasniar menilai sejak awal kinerja Dinas Sosial (Dinsos) Makassar dalam menangani paket sembako terlihat kurang efektif.
“Dari dulu saya selalu bahasakan bahwa dari awal proses memang sudah amburadul. Saya lihat itu terjadi hingga akhir,” kata Nunung, Selasa (2/6).
Namun demikian, Nunung menyerahkan proses hukum kepada pihak berwenang, untuk melakukan investigasi terhadap dugaan korupsi di tubuh Dinas Sosial Kota Makassar dalam pengadaan sembako warga terdampak COVID-19.
“Kasus ini sudah ditangani pihak Polda. Ada atau tidak adanya indikasi korupsi paket sembako semua kita serahkan ke Kepolisian. Mudah-mudahan Dinsos bisa mempertanggungjawabkan,” ujarnya.
Namun Nunung mengaku heran karena Dinsos malah meminta tambahan anggaran pengadaan sembako senilai Rp10 miliar. Ia menyebut hal itu adalah sesuatu yang tidak wajar.
“Dalam kondisi begini bagi saya pribadi sebagai anggota DPRD, saya rasa permintaannya sangat tidak wajar. Meskipun persoalan anggaran adalah wewenang Banggar, namun setelah di Banggar tentunya harus dibawa ke Bamus, saya kan bagian dari Bamus, dan kalau ada seperti itu, kita akan kaji ulang,” ungkapnya.
Apabila indikasi dugaan korupsi di Dinsos tidak terbukti, ia memastikan akan mendukung penuh apalagi hal tersebut merupakan kepentingan masyarakat.
“Kita juga harus perhatikan kebutuhan masyarakat. Tetapi selama indikasinya belum jelas kita harus pending dulu permintaan Dinsos itu,” terangnya. (#)