MAKASSAR, KLIKDATA.CO- Ketua DPC Partai Demokrat kota Makassar Adi Rasyid Ali menilai jika Pemilihan Walikota (Pilwali) Makassar tetap dipaksakan awal Desember 2020 akan sangat berisiko. Selain alasan anggaran, situasi akibat pandemi Covid-19 juga belum stabil.
“Kita belum tahu sampai kapan wabah Covid-19 virus corona ini akan berhenti, harapan kita berhenti secepatnya. Wabah virus corona ini merusak sendi-sendi ekonomi yang bedampak pula pada penggunaan anggaran yang jumlahnya tidak sedikit, dimana Recofusing sampai dengan ratusan milyar baik di PSBB 1 dan 2. Oleh karna itu Kalau dipaksakan bulan Desember, pakai uang dari mana,” tanya politisi yang akrab disapa ARA , Minggu (16/5/2020).
Wakil Ketua DPRD Kota Makassar ini merujuk pula pada tahapan Pilkada. Ia mengatakan jika hari pencoblosan dijadwalkan 9 Desember, itu berarti tahapan pra pemungutan suara sudah harus dilaksanakan pada Juni mendatang. “Nah, kalau Pilwali Makassar dipaksakan bulan Desember saya kira terlalu berisiko. Tidak hanya soal anggaran tapi juga dari segi kesehatan semua pihak,” katanya.
Dari segi pelaksanaan tahapan pilkada ARA juga menilai kualitasnya akan menurun pasca pandemi covid-19. Karena itu ia menegaskan sebaiknya Pilkada Makassar ditunda saja.
“Akan lebih baik anggaran pilkada kita gunakan untuk pemulihan ekonomi di kota Makassar. Kita berdayakan dan menggenjot UMKM, perbaikan sekolah, penambahan ruang kelas baru, pembangunan jalan lingkungan dan perbaikan drainase. Moment mewabahnya virus corona ini kita jadikan tolak ukur untuk memperbaiki segala hal, baik dari segi ekonomi, sosial budaya maupun penataan perijinan, kemacetan dan lain-lain,” jelas ARA yang juga menjabat sebagai Koordinator Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar.
Tahapan berikutnya pasca wabah covid-19 ini adalah selesai wabah virus corona ini masih ada bagaimana skema pemulihan sendi-sendi ekonomi di kota Makassar. “Saya mengajak para akademisi dan praktisi memikirkan yang terbaik untuk kota Makassar. Saya percaya dibawah nahkoda Pj Walikota Prof Yusran mampu menangani semua ini,” katanya.
Bagi legislator kelahiran 3 Mei 1972 ini kalaupun harus dipaksakan pada Desember 2020 Pilwalkot Makassar harus digelar dengan menjamin hak asasi manusia untuk tetap sehat dan aman.
“Pilwalkot Makassar tidak boleh diselenggarakan kalau bisa membahayakan kesehatan dan keselamatan petugas pemilih khususnya kepada masyarakat sebagai peserta pemilih. Karena itu saya lebih berpikir sebaiknya ditunda saja sampai situasi betul-betul membaik di 2021. Kalau perlu tahun 2024,” katanya.
Alasan ARA jika dipaksakan teralu banyak mudaratnya dari pada manfaatnya. Apalagi anggaran yang sudah dan akan dianggarkan sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan orang banyak.
“Masih banyak yang lain perlu kita benahi dengan anggaran Rp 70 milyar untuk ongkos pilkada yang mahal. Belum lagi anggaran Pilkada 2018 sebesar Rp 60 miliar lebih yang tidak menghasilkan pemimpin karena dimenangkan oleh kolom kosong,” cetus adik kandung politisi senior A Reza Ali ini.
ARA mengaku kwatir pelaksanaan pilkada di tengah situasi wabah Covid-19 ini tidak menjamin hak asasi masyarakat sebagai pemilih dapat terpenuhi dengan baik.
“Saya punya pandangan kalau dipaksakan pemungutan suara Desember saya yakin Pilwali Makassar tidak akan berkualitas. Bahkan boleh jadi tingkat partisipasi masyarakat juga akan berkurang bahkan lebih kurang dari Pilwalikot 2019 yang hanya 58 persen lebih,” sebut ayah tiga anak ini.
Alasan dia, persiapannya dengan masa pandemi yang bisa membawa risiko kesehatan. Alasannya lain, kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dan oara bakal calon Walikota Makassar makin kurang. (*)