MAKASSAR, KLIKDATA.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) segera mendistribusikan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) sekaligus honor bagi petugas medis yang menangani langsung kasus Covid-19. Kepala Dinkes Makassar, Naysiah Tu Azikin mengatakan, pihaknya telah menerima anggaran tak terduga yang bersunber dari APBD Kota Makassar senilai Rp26 miliar.
Anggaran itu meliputi pengadaa (APD), Rapid Tes, pengadaan masker untuk warga, alat pengukur suhu tubuh, dan kantong jenazah serta honor bagi tenaga medis dan tarnsportasi petugas Puskesmas yang melakukan monitoring dan penjemputan warga terduga terjangkit Covid-19.
“Kita sudah siapkan 1.000 APD, termasuk 10.000 masker dan alat rapid test dalam waktu dekat akan didistribusikan. Anggaran ini juga untuk asupan gizi, biaya makan minum, honor dan transportasi. Honor itu untuk petugas medis di ruang isolasi RSUD Daya, sedangkan transpor bagi petugas Puskesmas yang monitoring dan menjemput pasien di lapangan,” jelas Naisyah dalam rapat virtual bersama Komisi D bidang Kesra DPRD Makassar, Rabu (1/3/2020) malam.
Naisyah juga mengaku telah menerima bantuan dari sejumlah donasi, diantaranya dari beberapa komunitas dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Bantuan termasuk anggaran Rp26 miliar itu, untuk saat ini masih difokuskan membantu para medis yang berada di garda terdepan.
“Karena sifatnya mendesak jadi difokuskan dulu untuk tenaga medis yang berada di garda terdepan. Masker untuk warga nanti menyusul, kami belum bisa melakukan pengadaan dengan jumlah besar karena terjadi kelangkaan di semua wilayah,” sebutnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali mengatakan, untuk penanganan Covid-19 di Makassar, khususnya bagi masyarakat yang terdampak pemberlakukan karantina wilayah ditargetkan mencapai Rp100 miliar. Anggaran itu nantinya diambil dari pos belanja beberapa SKPD yang dinilai tidak prioritas.
“Pemkot sudah kalkulasi untuk penangan warga rerdampak dibutuhkan sekitar Rp100 miliar dan anggaran itu bersumber dari pos belanja SKPD/dinas nonprioritas. Hari Jumat kita akan rasionalisasi mana yang akan kita geser,” tegas ARA, akronim nama Legislator Demoktat itu.
Tak hanya pergesaran, rapat nanti juga akan mengevaluasi serapan anggaran masing-masing SKPD serta realisasi PAD, agar pergeseran tidak berdampak pada program lain yang juga bersifat prioritas di luar penanganan Covid-19.
“Semua kita bahas dan kami mau secepatnya alokasi amggaran yang dibutuhkan masyarakat ini segera direalisasikan,” kata ARA yang juga Koordinator Banggar.
Adapun anggaran penangan dampak Covid-19 akan diberikan kepada beberapa SKPD yang berkaitan langsung atau yang tergabung dalam satuan tugas.